PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYIARAN PROGRAMA 4 RRI UNTUK PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH

Darmanto Darmanto

Abstract


Guna memperkuat eksistensi budaya lokal, termasuk untuk pemertahanan bahasa daerah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) telah merevisi kebijakan penyiaran Programa 4 sebagai saluran khusus budaya yang dikeluarkan tahun 2007. Dalam kebijakan baru tahun 2013, penggunaan bahasa daerah diperbanyak. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan macam problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyiaran Pro 4, khususnya sebagai satu bentuk upaya pemertahanan bahasa daerah. Mengacu pada teori implementasi kebijakan dan penggunaan metode triangulasi dalam proses pengumpulan data, diperoleh simpulan bahwa pada level pelaksanaannya, kebijakan penyiaran Pro 4 menghadapi sejumlah problematik yang dapat dibedakan menjadi dua. Problematik pertama berasal dari lingkungan luar RRI yang solusinya harus datang dari kemauan politik negara. Problematik kedua berasal dari lingkungan dalam RRI, baik bersifat struktural maupun kultural. Persoalan struktural menyangkut hubungan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI selaku pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Persoalan kultural disebabkan oleh iklim kerja yang dibangun pada era Orde Baru sebagai lembaga birokrasi, bukan lembaga media massa yang harus profesional dan independen.

 

To strengthen local culture existence, including local language maintenance, Indonesia Republic Radio Public Broadcasting Institution (LPP RRI) has reaised program 4 broadcasting policy as special channel for culture that has been released since 2007. The new policy in 2013 states that the use of local language had been added. The study is conducted to answer question regarding to various problems in implementation of Pro 4 broadcasting policy, particularly as a way to maintain local language. Referring to policy implementation theory by using triangulation method in process of data collection, it can be concluded that in the level of its implementation, Pro broadcasting policy has faced some problematic matters, which can be differentiated into two. The first problem from RRI outside environment and solution for this problem should come from state political will. The second problem is inside RRI environment structurally as well as culturally. Structural problem involves relation between Supervision Board and Director Board LPP RRI as policy maker and doer party. Meanwhile, cultural problem is caused by working climate that is built in New Era as bureaucratic institution, not as mass media institution that should be professional and independent.


Keywords


problematik; pelaksanaan kebijakan; programa 4; pemertahanan; bahasa daerah; problematic; policy implementation; Programa 4; maintenance; local language

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.26499/wdprw.v42i1.86

Article Metrics

Abstract view : 94 times
PDF - 78 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

Indexed by